Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Biro Hubungan Masyarakat (Humas) berupaya memperkuat strategi komunikasi publik ke seluruh satuan kerja (Satker) di pusat maupun daerah. Untuk itu, diselenggarakan Sosialisasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Strategi Komunikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang berlangsung di The Tribrata Dharmawangsa Jakarta, Kamis (07/11/2024).

Membuka sosialisasi, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis menyampaikan bahwa pekerjaan kehumasan menjadi hal yang penting dilakukan setiap instansi pemerintah. Menurutnya, humas berperan dalam diseminasi informasi serta menyosialisasikan pekerjaan pemerintah.

“Pengelolaan kehumasan adalah hal yang sama pentingnya dengan substansi pekerjaan yang dilakukan kementerian/lembaga. Hari ini dalam konteks Kementerian ATR/BPN kita bersama-sama melakukan _retreat_, kita melihat apakah yang sudah kita jalankan selama ini dalam strategi komunikasi _on the track_ atau tidak,” ujarnya Harison Mocodompis.

Ia mendorong humas di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk dapat menyebarluaskan informasi program kerja, seperti Sertipikat Tanah Elektronik, Reforma Agraria, dan pemberantasan mafia tanah. “Apakah masyarakat merasakan manfaat dan mengetahui? Kita kerja, melakukan bisnis proses ini, maka masyarakat harus merasakan,” tegas Harison Mocodompis.

Sosialisasi ini juga menghadirkan narasumber, yaitu Tenaga Ahli Utama Bidang Diseminasi dan Media Informasi pada Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Wibawa Satria. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan kehumasan akan menunjukkan kualitas instansi.

“Baik buruknya Kementerian ATR/BPN terlihat dari pengelolaan komunikasinya, dari rilisnya, _website_-nya, dan media sosialnya. Orang bisa mengambil keputusan dalam waktu singkat melalui media sosialnya itu. Inilah pentingnya pengelolaan komunikasi dalam menyampaikan program-program kerja,” ungkap Hariqo Wibawa Satria.

Sementara itu, Vice President Sustainability Kompas Gramedia, Wisnu Nugroho menerangkan peran humas dari sisi media. Menurutnya, media akan tertarik dengan siaran pers yang disebarkan instansi pemerintah berdasarkan isu ataupun permasalahan yang ramai di tengah masyarakat. “Berita harus lengkap agar skeptis wartawan bisa dijawab. Humas harus responsif bukan reaktif, antisipatif bukan defensif,“ pungkasnya.

Adapun sesi panel narasumber pada kesempatan ini dimoderatori oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN, Risdianto Prabowo Samodro. Sosialisasi diikuti oleh peserta dari 512 Satker di seluruh Indonesia secara daring maupun luring serta perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal di Kementerian ATR/BPN. (YS/PHAL)